JAMBIBEDA.ID, Muara Bungo – Puluhan pekerja outsourcing yang bekerja sebagai petugas kebersihan di RSUD H. Hanafie Muara Bungo menggelar aksi mogok kerja, Senin, 6 April 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka atas hak upah yang tak memadai.
Sejumlah pekerja menyampaikan bahwa selama ini mereka menerima upah sekitar Rp1.300.000 per bulan. Dari jumlah tersebut, masih terdapat sejumlah potongan yang dibebankan kepada pekerja. Tak hanya itu, mereka juga tidak dapat BPJS kesehatan.
Beni selaku pendamping pekerja, menyayangkan atas kebijakan yang tidak adil dari pihak ketiga yakni Perusahaan Outsourcing Garda05 dan RSUD H. Hanafie Muara Bungo.
Beni menduga adanya konspirasi terselubung antara rumah sakit dan perusahaan outsourcing. Hal ini katanya, bisa saja terjadi sebagai strategi efisiensi biaya, namun menimbulkan risiko hukum dan ketenagakerjaan yang serius.
“Saya menduga adanya konsprirasi terselubung antara perusahaan outsourcing dan RSUD Hanafie Bungo. Biasanya dugaan kami praktik ini melibatkan peralihan tanggung jawab ketenagakerjaan, di mana pekerja di rumah sakit, bahkan untuk fungsi inti dialihkan menjadi karyawan pihak ketiga (vendor) untuk mengurangi kewajiban tunjangan dan keamanan kerja,” jelas Beni.
Pola hubungan terselubung kata Beni, RSUD kerap menggunakan vendor outsourcing untuk posisi yang sebenarnya berhubungan langsung dengan operasional seperti kebersihan atau keamanan.
“Motif keuntungan dan efisiensi, biasanya praktik ini didorong oleh keinginan rumah sakit untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui penurunan biaya tenaga kerja seperti upah lebih rendah, jaminan sosial minimal, dan tanpa jenjang karier,” katanya.
Untuk risiko dan dampak bagi pekerja, Benni menerangkan pekerja outsourcing sering kali mengalami diskriminasi hak, seperti upah yang lebih rendah daripada karyawan tetap dan ketidakpastian status pekerjaan kontrak berulang kali.
“Risiko seperti ini harus kita hindarkan terhadap pekerja outsourcing, kasian mereka haknya didiskriminasi,” tuntasnya. (jb)
