JAMBIBEDA.ID, Muara Bungo – Wakil Ketua DPRD Bungo, Darwandi, S.H meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun memeriksa hasil pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bungo.
Kader Gerindra ini menilai ada kesalahan pada pengerjaan renovasi. Walau baru saja dikerjakan pada tahun anggaran 2023 dan 2024, namun pada awal tahun 2025 sejumlah bangunan sudah banyak yang rusak dan tidak berfungsi.
“Informasi yang kami terima plafon sudah ambruk, westafel, wc, dan urinal yang dibangun dengan total anggaran 3,9 Milyar ini tidak bisa digunakan semenjak diserahkan oleh pihak kontraktor kepada Pemerintah Kabupaten Bungo,” ujar Darwandi, Kamis (9/10/2025).
Darwandi mengatakan, jika memang ditemukan kesalahan pengerjaan atau dari perencanaan, ia berharap APH segera bertindak dan memproses secara hukum semua pihak yang turut serta baik dari kontraktor, maupun dari pemilik anggaran.
“Saya berharap APH dapat segera turun. Ini soalnya menyangkut uang negera yang jumlahnya cukup besar. Jika memang ada kesalahan, semua yang terlibat harus bertanggujawab atas perbuatannya,” pinta Darwandi.
Kata Darwandi, jika APH ingin turun harus berdasarkan laporan, ia sendiri siap menjadi pelapor. Sebagai wakil rakyat, ia menginginkan uang yang sudah dikeluarkan oleh negara dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami siap memberikan support kepada APH untuk menindaklanjuti dugaan ini. Kami juga berharap ke depan tidak ada lagi kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah dengan asal-asalan sehingga menimbulkan kerugian negara,” tutup Darwandi. (tim)
