JAMBIBEDA.ID, Muara Bungo – Pembukaan dan pengerasan jalan di sebelah Kantor PDAM Kabupaten Bungo, yang menelan anggaran pemerintah sekitar Rp800 juta diduga sarat akan korupsi.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, jalan tersebut diduga dibangun bukan untuk kepentingan masyarakat, namun diduga untuk pengembangan tanah milik salah satu pejabat di Kabupaten Bungo.
“Yang punya tanah itu diduga H Mashuri. Namun, status legalitas tanah diduga milik beberapa nama orang lain,” ujar sumber, Senin (5/5/2025).
Sumber menyebutkan bahwa azas manfaat pembangunan jalan tersebut sangat sedikit. Pasalnya, tidak ada pemukiman masyarakat yang dilalui jalan tersebut.
“Jadi jalan ini diduga sengaja dibangun untuk kepentingan sekelompok orang. Menurut saya azas manfaatnya untuk masyarakat umum sangat sedikit,” ujarnya.
Karena kurangnya azas manfaat tersebut, maka sumber menilai adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Bupati Bungo H Mashuri.
“Masih banyak jalan yang dilewati masyarakat butuh perhatian serius dari pemerintah. Tapi kenapa malah lebih mementingkan kepentingan sendiri,” sebutnya.
Sumber juga mempertanyakan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Katanya, atas dasar pertimbangan apa pembangunan jalan teresebut dilakukan.
“Saya juga mempertanyakam kinerja DPRD Bungo kenapa proyek tersebut bisa lolos pada APBD-P Kabupaten Bungo tahun 2024, padahal banyak jalan lain yang harusnya diutamakan,” sebutnya.
Minta APH Turun Tangan
Dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh H Mahuri ini, sumber meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan mengusut persoalan ini.
“Kami meminta aparat untuk mengusut dugaan kasus ini. Karena kami juga mendapat informasi bahwa pemerintah tidak hanya mengeluarkan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut,” jelasnya.
Kata sumber, selain mengeluarkan anggaran untuk pembangunan jalan, Pemerintah Daerah juga mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan jalan tersebut.
“Infonya diduga ada anggaran pembebasan lahan untuk jalan tersebut. Namun untuk pastinya info ini bisa tanyakan langsung pada pihak terkait,” katanya.
Selain itu, pembangunan jalan yang diduga asal-asalan ini juga tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Material yang digunakan tersebut dinilai tidak cocok.
“Pengerjaannya juga asal-asalan. Makanya kami meminta aparat untuk turun dan melakukan penyelidikan,” tutupnya.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Imam Budi Setiawan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bungo mengatakan tidak mengetahui tentang perencanaan tersebut.
“Kala itu saya tidak tahu. Saya cari tahu duli pada Kepala Bidang (Kabid)nya. Soalnya Itu bukan bidang saya, nanti saya kabari lagi,” ujar Imam kepadawa wartawan via WhatsApp. (skm)
