Diduga Tak Kantongi Izin, Warga Minta Stockpile di Desa Senamat Bungo Ditutup!

Ratusan truck batu bara ketika mengantre di Jalan Lintas Sumatera, Desa Senamat, Kabupaten Bungo, Jambi. Foto/Ist

JAMBIBEDA.ID, Muara Bungo – Sejumlah warga Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi mengeluhkan keberadaan stockpile batu bara yang berada Kampung Sungai Jao, Desa Senamat.

Keluhan ini disampaikan oleh Ayu, warga setempat. Dia menyebutkan bahwa stockpile batu bara yang baru beberapa hari ini beroperasi sangat menganggu masyarakat. Selain menyebapkan debu, kebisingan aktivitas siang malam stockpile tersebut juga menggagu masyrakat.

“Kami sebagai masyarakat sangat mengeluhkan bising, debu, dan juga menyebapkan kemacetan karena jaraknya hanya 10 meter dari jalan dan tepatnya dibelakang pemukiman masyarakat ,” ujar Ayu kepada wartawan, Jumat (9/2/2024).

Ayu bersama masyarakat lainnya meminta Pemerintah Daerah Bungo bersama aparat kepolisian dapat segera melakukan penutupan. Jika tidak kata Ayu, maka masyarakat setempatlah yang akan bertindak.

“Sebelumnya masyarakat sudah melakukan penolakan. Sudah kami sampaikan kepada Rio, BPD dan juga pihak terkait lainnya. Tapi sepertinya mereka lebih memihak kepada stockpile dengan alasan masih tahap uji coba,” akunya.

Lanjutnya, aktivitas kendaraan angkutan batu bara ini juga mengganggu pengguna jalan lainnya. Pasalnya truk dengan jenis Colt Diesel ini keluar masuk dan juga melakukan antrean panjang di jalan lintas.

“Jalan lintas sumatra ini jadi macet sekarang dengan aktivitas angkutan batu bara tersebut. Kalau tidak segera ditindak, mungkin saja akan menimbulkan dampak. Salah satunya bisa menyebapkan kecelakaan,” ujarnya.

Diduga Tidak Memiliki Izin

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bungo, Safrizal menyebutkan bahwa stockpile yang meresahkan masyarakat dan pengguna jalan di Desa Senamat tersebut adalah ilegal.

“Saya sudah cek izinnya tadi, ternyata izinya memang tidak ada dinda. Jadi keberadaanya ilegal,” katanya kepafa wartawan.

Sebagai langkah awal, dia akan berkoordinasi dengan pimpinannya terkait tindakan dan langkah apa yang akan diambil. Karena stockpile yang di luar wilayah tambang wajib memiliki izin.

“Semoga saja masyarakat tidak salah paham. Karena, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo tidak pernah mengeluarkan izin stockpile tersebut. Namun kami akan tetap mengambil langkah,” sebutnya.

Dijelaskan Safrizal, untuk memberikan izin stockpile Pemerintah memilik dasar Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2011. Dalam Perbup tersebut ada beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian izin.

“Jadi kalau Pemda mau mengeluarkan izin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya jarak dari jalan nasional minimal 500 meter, jarak dari pemukiman minimal 100 meter, serta perimbangan dampak seperti debu dan lainnya,” tuntasnya. (skm)

LEAVE A REPLY