JAMBIBEDA.ID, Sarolangun – Kabar hubungan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sarolangun, tak harmonis soal pembahasan APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023, semakin santer terdengar dari berbagai kalangan di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko.
Teranyar, Pj Bupati Sarolangun Henrizal didampingi Kepala Bappeda H. Muhammad, Kepala BPKAD Emalia Sari serta Kepala Inspektorat Hendriman, dikabarkan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Jambi pada minggu lalu.
Menurut sumber Jambibeda.id yang tidak ingin namanya disebut mengatakan, agenda Pj Bupati Sarolangun dan beberapa Kepala OPD datang ke Jambi, tak lain untuk melaporkan kepada KPK bahwa pihak legilatif, diduga sengaja menghambat proses pembahasan APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2023.
“Ya. Legislatif dan eksekutif sedang perang dingin, saling tarik kepentingan. Agenda di Jambi kemarin lapor legislatif ke KPK,” tegasnya, Kamis (15/9/2022).
Kata dia, perang dingin tersebut dapat dilihat dari beberapa anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah dilakukan ketok palu.
“Sementara dalam perjalanan, pembahasan beberapa OPD lainnya hingga saat ini, masih terdapat sejumlah OPD yang belum dilakukan pembahasan,” ujarnya.
Menanggapi kabar tersebut, Pj Bupati Sarolangun melalui Kepala Bappeda Sarolangun H. Muhammad, membantah soal itu.
“Bukan itu agendanya, hanya saja menyamakan persepsi terkait pemberantasan korupsi sekaligus penandatanganan fakta integritas anti korupsi,“ akunya.
Senada dengan H. Muhammad, Kepala BPKAD Sarolangun Emalia Sari mengatakan bahwa, saat ini tidak ada kendala dalam proses pembahasan APBD 2023.
Namun ia menyampaikan secara teknis pembahasan APBD tersebut memang memakan waktu. Hal ini mengingat limit waktu yang digunakan untuk menyusun RKUAPPS masih panjang waktunya.
“Jika ada mekanisme pembahasan yang belum sepakat itu hal biasa. Kalu lebih detailnya silakan konfirmasi langsung ke Sekda,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tantowi Jauhari, mengaku belum mendapat informasi soal dugaan Pj Bupati Sarolangun melapor ke KPK.
“Saya baru hari ini dapat informasi. Jika memang itu benar, nanti akan kita bahas secara internal dengan rekan-rekan anggota dewan,” ujarnya. (pks)
