Oleh: Muji Lestari, SE, MA
Kepala BPS Kabupaten Muaro Jambi
“Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present.” (Bill Keane)
Dalam memasuki tahun baru 2023, setiap orang mempunyai resolusi atau tekad, semangat dan harapan baru menuju kehidupan yang lebih baik, maju, bahagia, sejahtera dan bermartabat. Demikian pula, Provinsi Jambi yang berulang tahun ke-66 pada tanggal 6 Januari 2023 ini mempunyai tekad “Mantap Membangun Negeri”. Pemerintah Provinsi Jambi berjanji untuk mewujudkan Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan Profesional. Janji tersebut akan dicapai melalui program Dumisake (dua milyar satu kecamatan) menuju Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Responsif, Jambi Tangguh dan Jambi Agamis.
Provinsi Jambi saat ini, dengan menggunakan ukuran umur manusia, memasuki usia yang matang, mapan dan bahagia. Lalu bagaimana kira-kira kemajuan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jambi saat ini? Sebagai wujud dukungan dan sumbangan untuk merayakan ulang tahun Provinsi Jambi, tulisan singkat ini memberikan catatan kritis tentang kinerja pembangunan saat ini dan sekaligus pandangan ke depan untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 yang lebih baik.
Kinerja Pembangunan Saat Ini
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2012-2022), pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi rata-rata mencapai 4,72 persen pertahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibanding pandemi Covid-19 (2012-2019) yang mencapai 5,43 persen pertahun. Dalam tiga tahun terakhir (2020-2022), rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,81 persen pertahun sebagai dampak perlambatan ekonomi dunia. Pada triwulan ke-3 tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali pulih menjadi 5,2 persen bahkan melampui laju pertumbuhan ekonomi sebelum Covid-19. Pemulihan ekonomi ditopang oleh kenaikan harga komoditas perkebunan dan pertambangan.
Perbandingan antarprovinsi menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi Jambi secara nasional termasuk peringkat 16 atau kategori menengah. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah. Hampir semua provinsi di wilayah Sulawesi mempunyai kinerja pembangunan ekonomi yang relatif baik sebagai hasil dari produktivitas pertanian, industri pengolahan dan jasa. Tantangan ke depan bagi Provinsi Jambi adalah mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan seperti pengembangan industri pengolahan pertanian dan jasa pariwisata.
Tingkat pengangguran terbuka di Jambi menurun dari 5,13 persen pada tahun 2020 menjadi 5,09 persen pada tahun 2021 dan 4,59 persen pada tahun 2022 atau rata-rata berkurang sebesar 0,27 persen pertahun. Tingkat pengangguran terbuka masih lebih tinggi dibanding sebelum pandemic Covid-19. Tingkat pengangguran di Jambi termasuk peringkat 13 dari seluruh provinsi. Angka pengangguran terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, NTB dan NTT dan Gorontalo. Penurunan jumlah pengangguran sangat dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, struktur ekonomi dan jenis teknologi yang digunakan. Struktur ekonomi Provinsi Jambi yang didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan kurang mampu menyerap tambahan angkatan kerja. Tantangan ke depan bagi Provinsi Jambi adalah menciptakan pertumbuhan berkualitas dengan mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan transportasi, serta pariwisata yang dapat menciptakan kesempatan kerja.
Sejalan dengan pemulihan ekonomi dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan di Provinsi Jambi juga berkurang dari 7,58 persen pada tahun 2020 menjadi 8,09 persen paa tahun 2021 dan 7,62 persen pada tahun 2022 atau rata-rata hanya menurun sebesar 0,02 persen pertahun. Penurunan ini relatif kecil dibanding provinsi lainnya. Angka kemiskinan Jambi urutan ke-15 dibanding provinsi lainnya, sementara angka kemiskinan paling rendah tercatat di Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Bali dan DKI Jakarta. Fakta ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jambi perlu lebih berkualitas dalam mengurangi angka kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi secara absolut meningkat dari 277,80 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 293,86 ribu jiwa pada 2021 kemudian menurun menjadi 279,37 ribu jiwa. Selama tiga tahun tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Jambi setiap tahun meningkat rata-rata 785 jiwa. Dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Jambi. Tantangan ke depan, pengurangan kemiskinan di Jambi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sistematik.
Kinerja pembangunan juga diukur dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2020, nilai IPM Provinsi Jambi mencapai 71,29 dengan peringkat 17 yang termasuk kinerja menengah dibanding provinsi lainnya. Kemudian nilai IPM meningkat menjadi 71,63 pada tahun 2021 dan 72,14 pada tahun 2022 dengan peringkat naik menjadi 15 diantara 34 provinsi lainnya. Dengan demikian, kinerja pembangunan manusia Provinsi Jambi masih termasuk menengah dibanding provinsi lain di Indonesia.
Fluktuasi kegiatan ekonomi umumnya berdampak pada inflasi. Tingkat inflasi Jambi dihitung dari tahun ke tahun pada tahun 2022 mencapai 6,35 persen lebih tinggi dibanding laju inflasi nasional 5,51 persen. Sumber utama inflasi Jambi berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau kemudian diikuti oleh kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga.
Secara keseluruhan, kinerja Provinsi Jambi tahun 2022 relatif baik dibanding provinsi lain, namun tahun 2023 masih perlu bekerja keras untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sangat diperlukan agar dapat menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program Unggulan Dumisake
Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi adalah Dumisake (dua milyar satu kecamatan). Program Dumisake ini bersama dengan Dana Desa yang diperkuat dengan kegiatan Dinas/OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terintegrasi di tingkat kecamatan akan sangat efektif untuk meningkatkan pelayanan dasar; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan setiap kecamatan berbasis keunggulan desa/kelurahan. Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi, peran kecamatan akan semakin meningkat sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan pusat pengembangan kawasan ekonomi melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, serta peningkatan kapasitas kecamatan.
Penguatan peran kecamatan merupakan terobosan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan sumber daya desa/kelurahan, dan melimpahkan sebagian kewenangan pemerintah daerah kepada kecamatan dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Penguatan peran kecamatan juga merintis pembaharuan dari pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral menjadi pembangunan berbasis kewilayahan.
Peran kecamatan menjadi jembatan yang menghubungkan pelaksanaan kewenangan Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah dan kewenangan desa. Oleh sebab itu, penguatan peran kecamatan perlu memperhatikan pendekatan sebagai berikut: pertama, pelayanan prima yang mengutamakan kemudahan, kepuasan dan kebahagiaan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi, dan pelayanan dasar. Kedua, pengembangan kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan dan pengembangan usaha, serta penyebaran pengetahuan dan pembelajaran dari berbagai praktik baik (best practices). Ketiga, pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperkuat fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa.
Keempat, penguatan kemandirian yang mengutamakan semangat kewirausahaan dalam pengembangan usaha produktif di kecamatan. Kelima, pengembangan keunggulan kecamatan yang mengutamakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya desa dan kecamatan dalam peningkatan produksi, penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Keenam, pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di desa dan kecamatan dengan memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi muda di masa depan.
Langkah ke Depan
Langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa adalah pertama, mengembangkan dan menguatkan rantai nilai (value chain) mulai dari produksi di desa dan kecamatan sampai pada pengolahan, pengangkutan, logistik dan perdagangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Salah satu syarat dari penguatan rantai nilai adalah peningkatan produktivitas petani, nelayan dan pekebun; penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; serta pengembangan kerjasama yang solid antardinas di provinsi, antara dinas provinsi dan dinas kabupatten/kota, dan antara dinas provinsi, dinas kabupaten/kota dengan kecamatan dan pemerintah desa. Kerjasama dan koordinasi antarjenjang pemerintahan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas belanja daerah serta ketepatan program dan kegiatan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi daerah.
Kedua, mengembangkan kecamatan sebagai kawasan strategis dengan dukungan dari kementerian/lembaga dan pelaku usaha. Ketiga, melakukan revitalisasi pembangunan kecamatan dan desa/kelurahan sebagai basis dan pusat pelayanan, pusat pertumbuhan dan pusat perubahan. Keempat, meningkatkan kerjasama investasi dan perdagangan bagi pelaku usaha dengan memberikan kemudahan perijinan usaha.
Kelima, meningkatkan riset dan inovasi bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan riset unggulan daerah yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi daerah. Keenam, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital bersama dengan media untuk meningkatkan akses informasi dan pemasaran bagi petani, nelayan dan UMKM. Ketujuh, meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan BPS, lembaga riset dan perguruan tinggi dalam penyediaan data, informasi dan pengetahuan sebagai pondasi dari pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management) dan perumusan kebijakan berbasis bukti dan pengetahuan (knowledge and evidence based policy making).
Selamat Ulang Tahun Provinsi Jambi. Semoga kita semua harus tetap semangat dan optimis dalam setiap langkah dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Provinsi Jambi. Selamat Tahun Baru 2023. Semoga tahun 2023 menjadi tahun pemantapan membangun negeri Jambi.
“There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle.” (Albert Einstein)
