JAMBIBEDA.ID, Sarolangun – Rekrutmen Panitia Pemungut Suara (PPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun dinilai tidak transparan. Protes terhadap KPU itu disampaikan Syaidatullaili (25) warga Desa Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VIII, yang merupakan peserta tes Computer Assisted Test (CAT) sebagai formasi PPS untuk pilkada dan pileg 2024 mendatang.
“Tidak jujur dan adil dalam menetapkan hasil seleksi PPS. Mestinya proses dan hasil wawancara itu dibuka, saya sangat yakin bahwa untuk perekrutan PPS yang dilakukan oleh KPU hanya formalitas untuk memenuhi tahapan saja dan untuk nama yang lulus sudah dikantongi oleh setiap komisioner sebelum proses seleksi,” katanya kepada media ini, Sabtu (21/01/23).
Syaidatullaili mengaku janggal selama mengikuti tahapan tes CAT. Dia juga merasa dicurangi oleh pihak KPU. Pun demikian, dirinya menduga pada tahapan reketumen ini pihak KPU sengaja meloloskan orang-orang berdasarkan kepentingan dengan orang-orang tertentu.
“Saya mendapatkan nilai tes CAT 84 dan menjawab semua pertanyaan wawancara. Alhamdulillah nilai saya tertinggi tapi kalah dengan nilai terendah saat CAT,” katanya.
“Tapi hasil tes wawancara tidak diumumkan, tidak ada keterbukaan. Saya merasa mereka tidak profesional,” timpalnya.
Hal serupa juga terjadi pada formasi PPS di Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan. Yang mana, sebelumnya pada tahapan tes CAT KPU Sarolangun hanya meloloskan 6 orang nama, di antaranya Dedi Kurniawan, Muhammad Nurpriadi, Nani, Ramdan, Riko Sudirja dan Reska Febriana.
Sementara pada tahapan tes wawancara KPU Sarolangun akhirnya mencantumkan satu nama tambahan yakni Bahrul Ilmi.
“Awalnyo Bahrul Ilmi tu dak muncul namonyo pada pengumuman hasil seleksi tertulis PPS yang dikeluarkan KPU. Tapi pada pengumuman selanjutnyo KPU mengeluarkan 7 namo yaitu tambahan namo Bahrul Ilmi. Agak aneh bae,” ungkap sumber yang minta namanya tidak disebut.
Berbeda dengan Ketua Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GMS), Sulaiman. Dia menilai bahwa setiap tahapan rekrutmen PPK dan PPS yang diakamodir KPU diduga selalu menjadi proyek kepentingan.
“Dak heran lagi lah bagaimano permainan di internal KPU itu. Tahapan hanya formalitas, sedangkan di internalnyo tarik-menarik politik nepotisme,” katanya.
Menurut Sulaiman, KPU sendiri merupakan leading sector perpolitikan di Indonesia. Dirinya berharap agar KPU Sarolangun dapat menerapkan visinya menuju pemilu 2024 mendatang.
“Yang kita tahu visi KPU itu sendiri Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIl. Tapi terhadap peristiwa ini bukankah tidak mungkin potensi kecurangan-kecurangan itu akan terjadi, lah bau-bau kecurangan itu sendiri sekarang sudah tercium di internal KPU ko,” katanya.
“Untuk itu saya berharap KPU menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mengawal pemilu nanti, harapan kami mahasiswa dan masyarakat masih sama yaitu berharap KPU itu benar-benar netral dalam mengawal suksesnya pemilu,” tambahnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sarolangun, Ibrahim membantah jika terjadi kecurangan rekrutmen yang dilakukan KPU. Kata dia, KPU meluluskan para peserta berdasarkan hasil penilaian dari setiap tahapan selama tes berlangsung.
“Jangan dilihat dari satu sesi tahapan tes saja. Lihat data peserta dari semua sesi-sesi yang ada,” ujar Ibrahim yang menjabat sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. (pks)
