Diduga Tak Transparan, Warga Minta Inspektorat Audit DD Dusun Danau Bungo

JAMBIBEDA.ID, Muara Bungo – Sejumlah warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo mendesak Inspektorat Bungo mengaudit Dana Desa (DD) Dusun Danau. Mereka menilai pengelolaan DD di dusun tersebut tidak transparan kepada masyarakat.

Selain DD, warga juga meminta Inspektorat Bungo mengaudit pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dusun Danau. Warga menduga pendapatan dari usaha milik desa itu tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya.

“Sebelumnya kami sudah memberitahukan soal ini ke Camat. Kalau tidak salah sebelum puaso kemarin, tapi tidak ditanggapi,” ungkap warga Dusun Danau inisial A kepada Jambibeda.id, Selasa (11/7/2023).

“Makanya dengan tegas kami minta Inspektorat Bungo segera lakukan audit pengelolaan Dana Desa Dusun Danau ini,” tegasnya.

Kata dia, sampai saat ini masyarakat masih mempertanyakan kemana saja anggaran DD Dusun Danau. Sebab, sambungnya, yang nampak cuma satu bangunan box culver.

“Apo bukti dana desa itu, dakdo nampak samo sekali. Kalau masalah bangunan bolek dicek ke bawah. Box culver ciek, sudah tu adolah perbaiki drainase masjid dikit. Itulah,” akunya.

Masih dikatakan A, jika nanti pihak Inspektorat Bungo turun melakukan audit, dia meminta tokoh masyarakat diajak dan dilibat untuk melihat apa saja yang telah dibangun Rio Dusun Danau saat ini.

“Takutnya nanti bangunan yang lama diklaim dibangun pada masa Rio sekarang,” ujarnya.

Soal BUMDes Dusun Danau, sumber mengatakan bahwa pengeloaan usaha milik desa itu masih menjadi pertanyaan masyarakat Dusun Danau. Itu karena pendapatannya yang dinilai tidak transparan kepada masyarakat.

Padahal katanya, hasil dari usaha BUMDes yang tak lain 8 hektare kebun sawit itu, cukuplah besar jika memang hasilnya benar-benar masuk ke kas BUMDes Dusun Danau.

“Rincian-rincinannya (pendapatan) itu dakdo, padahal kami sudah tau semua, ada yang 5 ton ado yang 3 ton hasil sekali panen. Hargo sawit tahun 2022 ada yang sampai 4 ribu, namun di laporan 1.950 paling tingginya,” jelas sumber.

Sejak heboh masalah BUMDes di sana, beberapa pengurus BUMDes Dusun Danau memilih mundur dengan alasan warga mulai protes terhadap pengelolaan BUMDes.

“Kemarin itu anggota BUMDes mundur dengan alasan karena kami protes saat rapat di balai desa, mundur tanpa diaudit. Mulai dari bendahara hingga pengurusnyo,” sebutnya.

Sumber juga mengatakan bahwa pihak desa meminjam uas kas BUMDes sebesar 26 juta untuk keperluan acara MTQ. Namun sampai ini uang tersebut belum diganti.

“Padahal PAD sudah dikeluarkan dari hasil BUMDes. Yang anehnya lagi, rekening BUMDes malah dibuat rekening pribadi,” tandasnya. (skm)